Larangan Ekspor CPO dan Minyak Goreng Mulai Berlaku Hari Ini

Pemerintahan pada akhirnya mengoreksi ketetapan larangan export bahan baku minyak goreng. Sekarang semua produk minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan turunannya dilarang untuk di export.

“Sama sesuai keputusan bapak Presiden (Jokowi), peraturan larangan ini didetilkan dan berlaku untuk semuanya produk, baik itu CPO, RPO, RBD Palm Olein, dan used cooking oil,” tutur Menko Ekonomi Airlangga Hartarto, diambil Kamis (28/4/2022)..

Walau sebenarnya satu hari awalnya pemerintahan menyebutkan cuma larang export bahan baku minyak goreng atau serong disebutkan RBD Palm Olein. Larangan export ini cuma berlaku untuk 3 kelompok HS RBD Palm Olein.

Larangan export CPO dan bahan baku minyak goreng ini berlaku Kamis, 28 April 2022 jam 00.00 WIB.

“Ini sama sesuai instruksi bapak Presiden, ini mulai berlaku tanggal 28 April malam hari ini jam 12 malem,” kata Airlangga.

Presiden Jokowi dikatakannya putuskan ketentuan ini untuk kebutuhan rakyat. Terutamanya untuk tersedianya minyak goreng curahan sama sesuai harga ketengan paling tinggi (HET) Rp 14.000 per liter di semua pasar tradisionil.

“Peraturan ini pastikan, produk CPO bisa diperuntukkan sepenuhnya untuk tersedianya minyak goreng curahan. Harga Rp 14.000 per liter, khususnya di beberapa pasar tradisionil dan untuk keperluan UMK,” katanya.

Airlangga mengatakan, pemerintahan memiliki komitmen mengawasi larangan export CPO dan produk turunannya lewat koordinir beragam lembaga.

“Pemantauan larangan export dilaksanakan Bea dan Cukai. Untuk penerapan hasil distribusi CPO dan produk turunannya pasti jika ada pelanggaran akan di tindak keras. Karena Satuan tugas Pangan, Bea Cukai, Kepolisian terus akan memantau. Demikian pula dengan Kementerian Perdagangan,” pungkas Airlangga Hartarto.

Awalnya, Pemerintahan sah larang export bahan baku minyak goreng berbentuk minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya mulai Kamis, 28 April 2022 jam 00.00 WIB.

Ketentuan ini juga dituangkan dalam Ketentuan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 22 Tahun 2022 mengenai Larangan Sementara Export Crude Palm Oil (CPO), Refined, Bleached, and Deodorized (RBD) Palm Oil, Refined, Bleached, and Deodorized (RBD) Palm Olein, dan Used Cooking Oil (UCO).

Tetapi, dalam ketentuan yang diundangkan pada Rabu (27/4/2022) ini tidak tercantum larangan export produk minyak goreng sama seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) awalnya.

Adapun CPO, RBD Palm Oil, RBD Palm Olein, dan UCO jadi sisi tidak dipisahkan dari ketentuan larangan export bahan baku minyak goreng ini.

Permendag 22/2022 juga akan kenakan ancaman ke beberapa pihak yang bersikeras lakukan export produk CPO dan turunannya.

“Exportir yang menyalahi ketetapan seperti diartikan dalam Pasal 3 dikenakan ancaman sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan,” catat Pasal 4 Permendag 22/2022.

Penerapan larangan sementara export seperti ditata dalam Permendag ini akan dipelajari secara periodik tiap bulan atau setiap saat dalam soal dibutuhkan.

Penilaian bisa dilaksanakan lewat rapat koordinir yang diadakan oleh kementerian yang mengadakan koordinir, penyelarasan, dan pengaturan masalah kementerian dalam penyelenggaraan pemerintah di bagian ekonomi.

Walau demikian, pengecualian diberi untuk produk CPO, RBD Palm Oil, RBD Palm Olein, dan UCO yang sudah memperoleh nomor registrasi pernyataan pabean export paling lamban 27 April 2022, untuk selalu bisa melakukan aktivitas exportnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menyangkal, peraturan larangan export minyak goreng dan bahan baku minyak goreng, terhitung minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya akan membuat negara memikul rugi cukup banyak.

Masalahnya pemerintahan akan kehilangan devisa hasil export CPO yang nilainya cukup banyak. Tetapi, Jokowi bersikukuh ingin memenuhi keperluan minyak goreng dalam negeri lebih dulu.

“Larangan ini memunculkan imbas negatif. Mempunyai potensi kurangi produksi, hasil panen petani yang tidak teresap. Tetapi arah peraturan ini ada untuk menambahkan suplai dalam negeri sampai suplai berlimpah,” katanya dalam tayangan video, Rabu (27/4/2022).

Bekas Gubernur DKI Jakarta ini juga ikut minta kesadaran aktor industri minyak sawit untuk menyuplai keperluan dalam negeri.

“Utamakan dahulu dalam negeri, penuhi dahulu keperluan rakyat. Semustinya, jika menyaksikan kemampuan produksi, keperluan dalam negeri dapat secara mudah terpenuhi,” paksa Jokowi.

Menurut perhitungannya, volume bahan baku minyak goreng yang dibuat dan di-export negara lebih besar dibanding keperluan dalam negeri. Hingga, masih ada tersisa kemampuan yang besar sekali.

“Bila kita ingin dan punyai niat untuk penuhi keperluan rakyat sebagai fokus, secara mudah keperluan dalam negeri bisa dicukupi. Ini sebagai dasar saya untuk menilai peraturan itu,” kata Jokowi.

“Demikian keperluan dalam negeri telah tercukupi, pasti saya akan mengambil larangan export. Karena saya mengetahui, negara perlu pajak, negara perlu devisa, negara perlu surplus neraca perdagangan. Tetapi, penuhi keperluan primer rakyat ialah fokus yang lebih bernilai,” tegasnya.

Serikat Petani Indonesia (SPI) memandang beragam banyak kebijakan yang diambil pemerintahan untuk memantapkan harga minyak goreng tidak jalan efisien, seperti penentuan harga ketengan paling tinggi dan penentuan Domestic Pasar Obligation, dan DPO.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih, menerangkan, DMO sebagai batasan harus suplai yang mewajibkan produsen minyak sawit untuk penuhi stock dalam negeri sama sesuai ketentuan), dan DPO (Domestic Price Obligation, atau harga pemasaran minyak sawit dalam negeri yang telah ditata dalam Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 129 tahun 2022).

“Tidak berhasilnya usaha atau banyak kebijakan yang awalnya diambil pemerintahan tidak lepas dari peran perusahaan atau korporasi yang menentang. Pemerintahan dalam masalah ini harus ambil sikap tegas, ingat mereka sudah ambil keuntungan secara sepihak dengan mempertaruhkan kesejahteraan nasib petani perkebunan rakyat,” kata Henry dalam pertemuan Jurnalis sikap Partai Pekerja bersama Serikat Petani berkaitan larangan export CPO, Rabu (27/4/2022).

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *