Terlalu Nyaman Impor Bahan Baku Baja, Pemerintah Diminta Segera Reformasi Industri Hulu

Menurut pengamat perumahan rakyat Cindar Hari Prabowo dari Universitas Indonesia, reformasi industri hulu dalam negeri harus segera dilaksanakan agar Indonesia tidak bergantung pada bahan baku baja impor.

“Indonesia harus segera melakukan pembenahan industri hulu dalam negeri untuk mencegah banjir impor setiap tahunnya,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Kamis (27 Januari 2022).

Ia melanjutkan, saat ini separuh industri dalam negeri memperoleh bahan baku baja dari luar negeri, karena industri hulu baja dalam negeri tidak mampu memasoknya untuk kebutuhan dalam negeri.

Padahal, industri baja milik negara adalah industri pengolahan impor, dan industri baja dalam negeri akan mati jika tidak menerima pasokan bahan baku baja impor.

Ini dapat dibagi menjadi dua bagian utama dari total impor baja nasional. Pertama, impor baja barrelless (dikendalikan pemerintah) seperti slab, billet dan ore meningkat sejak beberapa tahun terakhir di tahun 2019, dengan impor baja barrelless sebesar 4,7 juta ton dan impor tahun 2021 sebesar 522. Sudah mencapai lebih dari 10.000 ton. .. 11 persen.

“Industri hulu dalam negeri sibuk mengimpor bahan baku dan tidak melakukan bisnis nyata karena berbagai alasan, antara lain tungku dan teknologi terbatas, dan ada juga yang tidak beroperasi,” kata Cinder.

Baja yang dikuasai pemerintah, di sisi lain, mengalami pengelolaan yang terukur. Data impor baja dalam barel tahun 2019 sebesar 7,89 juta ton, dan sesuai program substitusi impor, impor baja tahun 2021 sebesar 6,35 juta ton atau turun 19,5%.

Dengan demikian, produksi dalam negeri meningkat dan kebutuhan impor baja bergeser ke penggunaan produk dalam negeri, dari produk antara menjadi produk turunan, yang secara signifikan mendorong investasi baja negara.

“Melihat distribusi impor sangat ironis, impor didominasi oleh produsen di sektor hulu dan intermediate. HRC, baja canai dingin, dan baja lapis merupakan total impor baja yang dikuasai pemerintah. Itu menyumbang 71,6% dari total impor. Apakah kurangnya kapasitas baja di sektor hulu, kata Cinder.

Sebelumnya, Anggawira, Kepala Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat Persatuan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Indonesia, mengimpor baja ketika industri baja dalam negeri berusaha meningkatkan kinerjanya sebelum pandemi berakhir, namun disesalkan kembali meningkat.

Dia ingin pemerintah memperketat izin impor untuk berbagai produk yang bisa diproduksi di dalam negeri. Jika kuota impor tidak dikendalikan, impor akan menghambat negara untuk berinvestasi di industri baja.

Sementara itu, Juru Bicara Poros Maritim Dunia Nawachita Irianto salah mengarahkan ucapan BPP HIPMI Angawilla yang hanya berbekal pengetahuan dangkal Perkeretaapian Nasional Jepang, dan pernyataan soal banjir impor yang menyudutkan pemerintah, seolah-olah ada.

“Sayang pemerintah tidak mengontrol baja, dan saya menyarankan Angawilla untuk lebih menganalisis kinerja keuangan industri baja hulu Indonesia,” kata Iriant.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *